Articles

Vol 1 No 2 (2021): Edisi September 2021

Peran Pencegahan Fraud Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

DOI: https://doi.org/10.52421/fintax.v1i2.169
Submitted: August 25, 2021
Published: January 24, 2022

Abstract

This study aims to examine the effect of the government's internal control system and internal control on fraud prevention and its implications for the quality of regional financial reports. The sample used in this study were 89 respondents to local government employees in Bogor and Depok. The test is done using multiple linear regression analysis, the data is processed using SPSS. The results show that the influence of the government's internal control system has a positive effect on fraud prevention, while internal control has no effect on fraud prevention, while fraud prevention has a positive effect on the quality of financial reports. The Government's Internal Control System has a negative effect on the Quality of Regional Financial Reports and Internal Control has a positive effect on the Quality of Regional Financial Reports. The government's internal control system has an indirect effect on the quality of regional financial reports through fraud prevention. Internal control has a direct effect on the quality of regional financial reports through fraud prevention. Fraud prevention has a greater influence on the quality of regional financial reports. The internal control system of a business entity is strong, so the possibility of errors and fraud can be minimized. This means that the more successful the prevention of fraud, the quality of regional financial reports will increase

References

  1. Aikins, K.S. (2012). Deterinants of Auditee Adoption of Audit Recommendations: LocalGovernment Auditors Perspective. Journal of Budgeting, Accounting, andFinancial Management, 195-220.
  2. Akmal. (2009). Pemeriksaan Manajemen Internal Audit Edisi Kedua. Jakarta: PT Indeks Jakarta.
  3. Agoes Sukrisno (2008). Auditing Pemeriksaan Oleh Kantor Akuntan Publik. Jilid satu. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
  4. Apriadi Rangga Nuh, dan Fachriyah Nurul. Determinan Terjadinya Fraud diInstitusi Pemerintahan. Malang, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
  5. Astuti Yulia. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan implikasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Program studia kuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis Universitas komputer indoneisa, Bandung.
  6. Dewantara, Iqbal. (2013). Peranan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (tidak dipublikasikan)
  7. Dwi Komang Sartika, Cipta Wayan, dan Bagia I wayan, (2014), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen,Vol 2.
  8. Hendriani Susi, (2013), Pengaruh Pendidikan dan Latihan Serta Kompetensi Terhadap Implementasi SPIP Guna Pencegahan Fraud, Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No 1, Oktober 2013, 84-100.
  9. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2014). Ikhtisar Hasil Periksaan, 2014. Jakarta: BPK RI di unduh dari www.bpk.go.id (diakses 6 May 2017)
  10. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2015. Ikhtisar Hasil Periksaan semester I dan II, 2015. Jakarta: BPK RI diunduh dari www.bpk.go.id (diakses 28 April 2017)
  11. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2016). Ikhtisar Hasil Periksaan SemeterIdan II,2016. Jakarta: BPK RI diunduh dari www.bpk.go.id (diakses 28 April 2017)
  12. Karo Karo Rio Sempana, (2015). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
  13. Kementerian Dalam Negeri, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: kemendagri.
  14. Kementerian Dalam Negeri, 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: kemendagri
  15. Mahmudi, (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP-STIMYKPN
  16. Manossoh Hendrik. 2016. A Number of Factors That Cause Fraudat The Government Of North Sulawesi Province, EMBA, Vol4 No.1.
  17. Meikhatiety, dan Rahayu Istiyawati, (2015), Peranan Audit Internal dan Pencegahan Fraud Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal, Jurnal Paradigma, Vol. 13, No. 01,Februari-Juli2015.
  18. Nia Elham Hady, Said Jamilah, (2015). Assessing Fraud Risk Factor of Assets Misappropriation: Evidences from Iranian Banks, Elsevier, Procedia Economic sand Finance 31, 919-924.
  19. Ponamon Irene Fransisca, (2012). Pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada KSPD pemerintah kota menado.
  20. Setyowati Lilis dan Isthika Wikan (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang, Proceedings SNEB2014.
  21. Santoso Budi Eli, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur) (tidak dipublikasikan).
  22. Sari Diana, (2012), Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional, Bandung, Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis.
  23. Syarifudin Akhmad, (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen), Jurnal Fokus Bisnis, Vol 14, No 02, bulan Desember.
  24. Umar, Haryono (2012), Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi, Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. 2, Mei 2012: 95-189.
  25. (2016), Corruption The Devil, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
  26. (2006), Strategic Control, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
  27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
  28. Undang-Undang No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  29. Undang-Undang No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan Yohanes Elieser, Paton Adri, dan Alaydrus Anwar, 2016. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bulungan. E-Journal Administrative Reform, 4(1):65-78
  30. www.tribunnews.com/nasional/2017/05/27/kronologi-lengkap-operasi-tangkap-tangan-auditor-utama-bpk-dan-irjen-kementerian-desa
  31. www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/05/28/oqndr3330-haryono-umar-posisi-irjen-kerap-tutupi-kebobrokan-di-kementerian
  32. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/868573-lebih-60-kepala-daerah-diciduk-kpk-bukti-pengawasan-lemah
  33. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/907000-mantan-wali-kota-cimahi-didakwa-gratifikasi-rp3-9-miliar